MAGETAN – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Semester II Tahun 2020 dan Action Plan Target Kinerja Tahun 2021 Kementerian Hukum dan HAM dengan Tema “Kinerja Kumham Lebih Pasti” yang dijadwalkan berlangsung selama 3 hari mulai Senin, 23 November 2020 hingga Rabu bertempat di JS Luwansa Hotel, Jakarta.
Kegiatan dimulai pada Hari ini (23/11/2020) dengan acara Pembukaan Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Semester II Tahun 2020 dan Action Plan Target Kinerja Tahun 2021 Kementerian Hukum dan HAM yang juga disiarkan secara virtual. Karutan Magetan, Eries Sugianto memimpin jajarannya untuk turut serta menyaksikan acara Pembukaan Rakor kali ini melalui Live Streaming.
Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara berkesempatan memberikan pengarahan pertama mengenai Profesionalisme ASN dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengarahan selanjutnya disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pembinaan Karir SDM Pasca Penyederhanaan Birokrasi.
Menpan RB, Tjahjo Kumolo dalam pengarahannya sedikit menjabarkan salah satu visi misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu reformasi birokrasi. Beliau memaparkan bahwa penyederhanan birokrasi didasari pada kondisi birokrasi yang berbelit. Tujuan penyederhanaan reformasi birokrasi diantaranya mempercepat pelayanan, meningkatkan responsiveness birokrasi, serta meningkatkan kualitas output birokrasi. Adapun lingkup penyederhanaan birokrasi yaitu menyederhanakan struktur organisasi, transformasi jabatan dan transformasi manajemen kerja.
Dalam sambutannya, Menkumham, Yasonna Laoly mengatakan bahwa momentum rapat koordinasi kali ini adalah dalam rangka me-refresh kembali visi misi Presiden yang harus disukseskan melalui visi misi yang tepat, tujuan yang terarah, sasaran kinerja yang jelas, serta target kinerja yang terukur. “Semua itu harus kita persiapkan dengan matang, yaitu dengan perencanaan yang SMART ( Spesific, Measurable, Achieveable, Reliable, dan Time bond) sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan dan pengendaliannya. Semua itu telah dituangkan dalam Rencana Strategis Kementerian Tahun 2020-2024”, ujar Menkumham. (Humas Rutan Magetan)
Komentar
Posting Komentar